RIBUAN penyokong Muhammad Mursi berkumpul di Kota Nasr untuk memprotes penggulingan presiden dalam satu rampasan kuasa pihak tentera.
Penyokong Mursi berkumpul setelah Solat Jumaat, menyahut seruan gabungan kelompok-kelompok Islam yang dipimpin Ikhwanul Muslimin untuk berdemosntrasi menentang ramps kuasa.
Gabungan itu telah meminta penyokong Mursi untuk melakukan protes setelah Solat Jumaat. Permintaan tersebut dilihat sebagai ujian apakah Mursi masih memiliki dasar sokongan di dalam negeri dan bagaimana pihak tentera menanggapinya.
Mursi, presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis digulingkan oleh pihak tentera setelah protes massa. Pendukung mantan presiden marah dan mengecam campurtangan tentera tersebut.
Mereka akan melanjutkan aksi duduk dan berbaris menuju kementerian pertahanan.
"Orang di sini menyatakan tidak lagi hanya sebuah protes pro-Mursi, ini adalah tentang melawan rampasan kuasa oleh pihak tentera," ujar laporan Al-Jazeera.
Pihak tentera Mesir meminta perdamaian dan memperingatkan terhadap kerusuhan. Polis telah menangkap beberapa warga islam menjelang protes yang direncanakan Ikhwanul Muslimin hari ini.
Sementara itu pemerintah Turki, telah mengecam penggulingan Presiden Mursi dan menyatakan campurtangan tentera Mesir yang menyebabkan tergulingnya Muhammad Mursi dari jabatannya tidak menggambarkan keinginan rakyat dan menyerukan agar Mesir kembali ke demokrasi.
"Pergantian kekuasaan di Mesir bukan merupakan keinginan rakyat. Pergantian kekuasaan di Mesir tidak sesuai dengan demokrasi dan undang-undang," kata Wakil PM Turki, Bekir Bozdag di Ankara.
"Di semua negara yang mengamalkan demokrasi, satu-satunya jalan menuju kekuasaan adalah melalui pilihanraya umum," tambah Bozdag.
Bozdag menambahkan, bagi yang mempercayai demokrasi seharusnya menentang perubahan kekuasaan yang terjadi di Mesir.
"Situasi yang tak dapat diterima oleh masyarakat yang demokratis kini telah muncul di Mesir," ujar Bozdag.
"Kami berharap Mesir kembali ke demokrasi sehingga keinginan rakyat dapat kembali ditegakkan," Bozdag menegaskan.
Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davotoglu di Istanbul menyatakan disingkirkannya seorang pemimpin yang terpilih secara demokrasi melalui cara yang tidak sah, sangat tidak boleh diterima.
"Seorang pemimpin yang tampil (berkuasa) dengan dukungan rakyat hanya dapat dijatuhkan melalui pilihanraya. Hal ini tidak dapat diterima bagi para pemimpin yang terpilih secara demokrasi, untuk alasan apa pun, yang akan menggulingkan melalui cara tidak sah, apatah lagi kudeta," kata Davutoglu.
Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis mengadakan pertemuan luar biasa selama tiga jam di pejabatnya di Istanbul untuk menilai perkembangan terbaru di Mesir, tetapi belum ada pernyataan rasmi yang dibuat.
Kecaman yang serupa dinyatakan oleh Partai berkuasa Tunisia, Ennahdha yang mengecam penggulingan Presiden Mesir Dr.Mursi serta penangkapan tokoh Ikhwanul Muslimin.
Dalam pernyataan disiarkan pada Khamis malam, Ennahdha mengutuk penumbangan presiden pertama Mesir, yang terpilih secara demokrasi. Ennahdha menyatakan tak setuju terhadap penangkapan tokoh Ikhwanul Muslimin, dan menambahkan bahawa kudeta akan memperkuat perpecahan di antara orang-orang Mesir.
Juga pada hari Khamis, Presiden Prancis Francois Hollande, yang sedang berkunjung ke Tunisia, mengatakan penggulingan Mursi dari kekuasaan menandakan kegagalan proses peralihan di Mesir.
Pertubuhan Uni Afrika (AU) pula menangguhkan keanggotaan Mesir dari organisasi benua itu Jumaat (5/7) setelah penggulingan Presiden Muhammad Mursi sesuai dengan peraturannya yang keras terhadap perubahan pemerintah yang tidak mengikut perlembagaan.
"Dewan Perdamaian dan Keamanan AU memutuskan menangguhkan penyertaan Mesir dalam kegiatan-kegiatan AU sampai pemulihan ketentuan perlembagaan," kata satu pernyataan rasmi.
Blok Afrika Raya itu melakukan pertemuan Jumaat di markas besar AU di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, untuk membicarakan krisis politik di Mesir setelah penggulingan Mursi oleh pihak tentera pada Rabu (3/7).
"Dewan itu menegaskan kembali kecaman AU dan penolakan terhadap pengambilalihan kekuasaan secara tidak sah," tambah pernyataan itu.
"Penggulingan presiden yang dipilih secara demokrasi tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi Mesir dan karena itu tidak sah berdasarkan definisi perubahan pemerintah yang tidak mengikut perlembagaan." Ikhwanul
Muslimin Jordan turut mengecam kudeta tentera yang menggulingkan Presiden Mursi. Kudeta itu bahkan disebut sebagai persekongkolan pimpinan Amerika Syarikat (AS).
"Kami mengutuk kudeta militer terhadap presiden sah Mesir yang pertama dipilih secara demokratis," kata dewan penasihat syura Ikhwanul Muslimin.
"Itu adalah konspirasi pimpinan Amerika Syarikat terhadap rakyat Mesir dan pengalaman demokratis pertama mereka," katanya.
Panglima Angkatan Bersenjata Mesir Abdel Fattah al-Sisi menggulingkan Moursi pada Rabu dan menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Adly Mansour sebagai pejabat sementara presiden.
"Hasil dari kudeta tentera tidak berlaku. Kami menyerukan kepada negara-negara bebas di seluruh dunia untuk tidak mengakui hal itu dan kembali ke legitimasi yang telah disetujui oleh rakyat Mesir melalui pemilihan yang adil dan belum pernah terjadi sebelumnya," kata Partai Ikhwanul Muslimin, kelompok pembangkang utama negara Jordan.
"Apa yang terjadi tidak akan menghentikan perubahan dan tidak akan menjadi akhir perlawanan dan kemenangan," katanya.
Sumber
